pariwisata kabupaten malang

Menu

Senin, Dewan Panggil 3 SKPD

  Dibaca : 95 kali
Senin, Dewan Panggil 3 SKPD
MOTIVASI : Danramil 14 Turen Kapten Inf Yuyud Hadi Purnomo saat memberikan motivasi kepada anggota Paskibraka tingkat Kecamatan Turen

* BP2T, Satpol PP dan Dispenda

Sikap tegas dengan berjalan sesuai tupoksinya, kukuh dilakukan anggota dewan yang satu ini. Meski makin tegas dan makin vokal dia, juga makin mendapat ’tekanan’ dan rayuan dari pihak yang berkepentingan terhadap bando reklame. “Insyaallah goncangan-goncangan sudah jadi resiko, yang harus kita hadapi.

Kalau memang melanggar aturan Perwal, ya dinas terkait harus mau berbenah. Kalau tak mau dicemooh warga karena tak taat aturan, makanya kami siap fight untuk luruskan sesuatu yang salah dan rugikan Pendapatan Asli Daerah. Pantang mundur,” kata Subur Triono, Wakil Ketua Komisi C DPRD itu tegas.

Bahkan, lanjut politisi asal FPAN itu akan terus koordinasi dengan jajaran Komisi C DPRD yang membidangi pembangunan. “Saya juga bertanggungjawab secara moral bila anggaran yang ada tak menambah pendapatan asli daerah. Justru membahayakan keselamatan warga, gara-gara tak patuhi Perwal nomor 19 tahun 2013,” tandas anggota banggar DPRD itu .

Soal bando-bando yang salahi Perwal, lanjut politisi asal FPAN itu menghimbau pada Dinas Perijinan agar menyegel atau meninjau kembali waktu yang sudah didapat pemasang. “Kalau habis waktunya sebaiknya tak diperpanjang. Agar yang baru tak terpasang dan lakukan pelanggaran lagi. Makanya kami tadi dalam Komisi C DPRD rapat menentukan langkah untuk hearing dan kumpulkan data agar dinas terkait gamblang,” tuturnya tegas.

“In shaa Allah saya tak masuk angin dan tetap bekerja sesuai tupoksi saya sebagai wakil rakyat. Tolong media tetap kawal kami,” tandasnya yakin.

Perlu diketahui, DPRD Kota Malang mendesak eksekutif bertindak tegas dan tak tebang pilih terkait banyaknya reklame bando yang melanggar Perwali nomor 19 tahun 2013 tentang perijinan reklame. “Kami memang soroti pelanggaran perwali dan PP PU yang dilakukan pemasang reklame berbentuk bando dan tak sesuai isi Perwal nomor 19 tahun 2013, yakni dilarang memasang bando melintang di jalan protokol. Kalau bando produk rokok, harus di tempat yang disediakan. Tidak sembarang memasang. Lihat saja bertebaran di setiap penjuru protokol utama di Kota Malang. Makanya kami mendesak dinas terkait melakukan tupoksinya dan bisa hindari masalah lebih berat. Seperti, bando yang melanggar perwal, jatuh menimpa pengendara.

Seperti kejadian di Bandung beberapa tahun lalu. Kami tak ingin terjadi di kota pendidikan ini,” papar wakil Ketua Komisi C DPRD berharap.

Bahkan lanjut politisi asal FPAN itu, akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan memanggil pihak terkait. “Kami akan minta penjelasan BP2T dan Satpol PP untuk melakukan penyegelan terhadap bando yang melanggar Perwal,” tuturnya tegas. Masih kata Wakil Ketua Fraksi PAN yang dikenal vokal itu, mengaku akan terus. mengawal pelanggaran ini, hingga tak jadi masalah bagi Pemkot Malang. “Kami lakukan ini sesuai tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. Apa menunggu korban, baru pemkot meresponnya? Kami akan terus melakukan tugas kami meski ada ’tekanan’ dari pihak yang merasa dirugikan. Untuk media yang mau mengungkap ketidakbenaran ini kami ucapkan salut dan respek menulis apa adanya,” katanya lebih jauh.(riz)

Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional