pariwisata kabupaten malang

Menu

Hari ini, Dewan Panggil P2T & BPN

  Dibaca : 181 kali
Hari ini, Dewan Panggil P2T & BPN
KARYA BHAKTI : Para anggota dari Koramil 27 Lawang bersama anggota Polri Polsek Lawang saat membersihkan taman makam pahlawan yang ada di Lawang

* Terkait Polemik Jalan Tol Mapan

Sikap tegas Komisi A Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Malang menyikapi keluhan Forum Masdyarakat Madyopuro membawa angin segar soal keadilan. “Saat pertemuan 7 Januari lalu, kami sudah tegaskan meminta Panitia Pelepasan Tanah (P2T) agar meninjau kembali, hasil kajian apraisial agar berkekuatan hukum. Jangan terkesan seenaknya menambah dan mengurangi hasil kajian. Kalau kajian indipenden ya berdasarkan aturan. Makanya kami akan gelar pertemuan lagi besok (hari ini—red),” papar politisi asal Demokrat itu saat dikonfirmasi lewat selulernya, Minggu (17/1) malam, tegas.

Politisi vokal yang berjanji akan membela warga Madyopuro terdampak jalan Tol Malang Pandaan itu hingga tuntas melanjutkan, “Kami akan kawal hingga sesuai aturan yang berlaku, Bukan karena kepentingan. Baik Forum Warga maupun Panitia Pembebasan. Akan kami bahas lagi hasil tinjauan ulang atas nilai harga tanah di tepi jalan maupun tepi sungai. Biar tak merugikan warga,” tandasnya.

Setelah beberapa kali upaya warga terdampak tol menuntut perubahan belum ada tanggapan, Panitia P2T BPN kembali membuat keputusan sepihak. Hal ini dilakukan saat menghadirkan warga dalam musyawarah ganti rugi tol pada tanggal 7 Januari 2016 lalu. Keputusan tersebut mengenai nilai ganti rugi tanah sisa dan revisi penilaian ganti rugi.

“Keputusan ini sangat merugikan warga. Dimana  persoalan tanah pokok yang terkena dampak tol belum terselesaikan sudah menilai tanah sisa,” kata El Hamdy kordinator Forum Warga Madyopuro, Jumat (15/1) disela-sela pertemuan dengan warga. Lanjutnya lebih jauh, apalagi ada penurunan nilai ganti rugi. Banyak kejanggalan dalam keputusan tersebut.

Disinyalir ada permainan oleh panitia/BPN dalam pembebasan lahan tol di Madyopuro ini. Banyak terjadi kesalahan data yang diduga sengaja dilakukan. Tentu saja hampir seluruh warga menolak dengan keputusan tersebut. Dan lagi lagi panitia/BPN memberikan ancaman bagi warga yang tidak setuju akan dilimpahkan ke pengadilan.

Bagi warga yang terdampak tol menyikapi masalah ini dengan santai saja. Sebab warga merasa persoalan kemelut ini justru ada pada panitia. Warga justru siap ke pengadilan jika masalah ini dibawa ke ranah hukum, karena warga mempunyai banyak bukti yang bisa menjerat dan mempidanakan panitia.
Menurut wakil koordinator warga, El Hamdy (45) kami tidak takut apabila harus ke pengadilan. Dari awal sudah kami katakan kepada Panitia P2T BPN, bahwa kami bersikap ini, karena kami punya bukti kesalahan-kesalahan panitia.
Salah satu contoh kasus, ada warga yang nilai bangunan hanya dihargai Rp 15.000.000 padahal rumah tersebut dalam kategori rumah menengah. Dan ada warga yang semula setuju dengan  ganti rugi yg dinilai sudah cocok, ternyata direvisi oleh panitia sehingga nilainya sangat jatuh melorot rendah.

“Dan perubahan ini tidak disertai dengan penjelasan yang rinci sebagaimana penilaian appraisal pada umumnya. Tetapi ini hanya diberi pemberitahuan dengan secarik kertas tanpa tanda tangan dan stempel resmi, sungguh ini diluar kewajaran. Dan masih banyak contoh yg lain, ini akan kami sampaikan di pengadilan jika diperlukan,” tambah EL Hamdy.(riz)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional